Bagi CPNS, THR Hanya Diberikan 80 Persen Saja..

Minggu, 03 Mei 2020, 20:25 WIB
Oleh Gugun Marpaung

Jakarta, Delinewstv - Penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam tahun ini saat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, Pemerintah akan tetap memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, THR bagi calon abdi negara tersebut hanya sekitar 80 persen dari gaji pokok (gapok).

Kabar ini tertuang dalam salinan Surat Edaran (SE) Nomor 343/MK.02.2020 bertanggal 30 April 2020. Surat itu diberikan Sri Mulyani ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.


"Calon PNS, paling banyak sebesar 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum," tulis Mulyani dalam salinan surat tersebut, dikutip (3/5/2020).

Selanjutnya jika ada THR yang belum dapat dibayarkan, maka akan direalisasikan setelah Hari Raya. Menurut, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan ketentuan pemberian THR kepada CPNS sebesar 80 persen dari gaji pokok sebenarnya sama seperti tahun lalu, sehingga belum ada perubahan. Akan tetapi, THR biasanya diberikan ke CPNS yang sudah memiliki Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sebelum masa pencairan THR.

"Ketentuan CPNS mendapat (THR dari) gaji 80 persen mengacu pada SPMT," kata Kepala Biro Humas BKN.


Penjelasan Paryono, hal yang tak kalah penting dalam proses pemberian THR kepada CPNS adalah aturan teknis berupa peraturan menteri keuangan (PMK). Sementara ini, PMK belum terbit karena menunggu peraturan pemerintah (PP) ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). 

"Kami belum melihat peraturan menteri keuangan yang terbaru tahun ini karena itu sebagai dasar pemberian THR," katanya. 

Adapun, ke penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas atau gugur, dan hilang, serta pensiunan dan penerima pensiunan terusan. Secara terpisah, juga diberikan ke penerima tunjangan, pegawai Non PNS di LNS atau LPP dan BLU. Kemudian pihak yang tidak mendapat THR, yaitu pejabat negara, mulai dari eselon I, eselon II, menteri, wakil menteri, presiden, dan wakil presiden.

Serta Dewan Pengawas BLU dan LPP, staf khusus di lingkungan kementerian, hakim ad hoc, anggota DPR, hingga pimpinan LNS, LPP, dan BLU. Baik juga PNS, TNI, Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi penugasan. Keputusan ini merujuk pada kebijakan realokasi dan refocusing APBN dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia. Secara total, APBN perlu Rp405,1 triliun untuk penanganan corona.

(Red/Cnn)


TerPopuler