Anggota DPRD Labusel Minta Para Kades Jangan Bermental Koruptor.

Selasa, 16 Juni 2020, 19:51 WIB
Oleh Amsari

Reporter : Sulaiman Malaka

Labusel,Delinewstv - Bertempat di ruang badan aggaran kantor DPRD labuhanbatu selatan sosopan kotapinang telah berlangsung dua hari berturut - turut   senin dan selasa  16/6  di mulai pukul 10.00 Wib di laksanakan rapat dengar pendapat  yang sifatnya terbuka untuk umum.

Rapat anggaran ini di pimpin oleh H.Zainal Harahap dari fraksi partai Pdip di dampingi oleh Affandi dari fraksi PAN,serta lima belas anggota DPRD,dan sekretaris dewan Ismail Suwito,kepala desa yang hadir,Dua puluh tiga kepala desa dan dua lurah dari dua kecamatan yaitu kec sungai kanan dan kotapinang.
Pada pembahasan awal tentang pemilihan dan pengangkatan Anggota badan permusyarawatan desa ( BPD )yang tidak sesuai dengan ketentuan,badan usaha milik desa ( BUMDES ) juga jalan di tempat,banyak penyimpangan,hal ini di tanggapi kepala dinas Pemdes Zulkarnaen Siregar,hal tersebut kami pandang sudah sesui dengan prosedur dan kriteria

Lanjutnya, hal bumdes banyak yang menyampaikan hal ini, dan masih dalam pemantauan ,hal yang sama di timpali kepala inspektorat  Gembira Siregar ,saat ini dari kantor inspektorat masih dalam pemantauan dan pendataan di masing -masing desa.

Kepala dinas sosial labuhanbatu selatan yang turut hadir Reza Vahlefi Nasution dalam penyampaianya serta jawaban atas pertanyaan yang di sampaikan anggota legislatif ,dinas sosial menyalurkan dana sesuai prosedur dan laporan ke dinas sosial dari masing - masing kecamatan yang ada di labusel ini.
Pada jam 12.00 Wib acara voting istrahat,dan kembali di lanjutkan rapat dengar pendapat dalam pembahasan covid 19, pukul 14.00 wib dan berlangsung alot.

Salah seorang anggota DPRD dari fraksi partai Hanura Bak Juang Ginting,dan Efrin Harahap,dan Ginanda  Siregar dari partai Perindo mempertanyakan terkait penyaluran dana covid -19 menanyakan dan menjelaskan," Bagaimana relefansinya penyaluran dana covid -19 ini..??kenapa yang miskin dan tidak selayaknya menerima yang bukan hak nya," jelasnya.

Adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluranya,tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, Efrin Harahap menyampaikan,apa tidak miris kalian para kades orang yang miskin tidak memiliki apapun tidak mendapat apapu,PKH,BLT,BST,dan manfaat lainya,coba para kades bersikap lebih memperhatikan dan punya hati nuranilah.

Lanjut Ginanda Siregar, kenapa para kepala desa dan ibu kepala desa harus kooferatif dan transparan jangan azas manfaat dan mencari kesempatan pada saat musibah covid 19 ini menghalalkan segala cara dengan mental koruptor yang di miliki para kades yang ada di labuhanbatu selatan,kemungkinan akan kita pansuskan dan akan kita investigasi dan di panggil para penerima manfaat hadir di tempat ini nanti ujar Ginanda Siregar.

Kesimpulan pansus RDP hari ini di sampaikan pimpinan pansus H.Zainal Harahap,dalam waktu dekat akan kita undang sekdakab,panitia covid 19 labusel,dan semua data penerima manfaat,jika benar ada hal yang di sampaikan para anggota DPRD temuan tersebut,dan tidak sesuai pemanfaatanya,akan kita arahkan ke ranah hukum sesuai aturanya.

TerPopuler