Awal Juli 2020, TSS Resmi Diberlakukan Di Indonesia

Sabtu, 20 Juni 2020, 22:36 WIB
Oleh Gugun Marpaung
Jakarta, Delinewstv - Pada tanggal 1 Juli 2020 di Indonesia resmi diberlakukan secara penuh sistem Traffic Seperation Scheme (TSS) atau bagan pemisahan alur laut di Selat Sunda dan Lombok. Bahwa sistem ini menunjukkan negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS di alur laut kepulauannya.

Selanjutnya proposal tersebut disetujui dalam Forum International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 yang berlangsung di London, Inggris, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya hampir dua tahun Indonesia berjuang meyakinkan anggota IMO untuk menyetujui proposal TSS yang diajukan. Keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan Indonesia untuk berperan aktif di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dunia serta perlindungan lingkungan maritim khususnya di wilayah perairan Indonesia.

Ternyata keputusan itu mendapat sambutan yang meriah di dalam negeri. Dengan penuh optimisme, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan terus berbenah dalam menyiapkan segala hal untuk pelaksanaan TSS tersebut.


Menurut, Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan segala hal menjelang pemeberlakuan TSS tersebut. Mulai dari patroli kapal KPLP hingga sarana kenavigasian yang mampu beroperasi 24 jam. Diketahui, sebagian kalangan menilai terkesan ada euforia dalam persiapan pemberlakuan TSS. Pasalnya, kesiapan sarana dan prasarana di kedua selat strategis belum sepenuhnya rampung jika tidak hendak disebut cekak sama sekali.

"Jangan euforia dulu soal TSS. Waspadai nanti kalau sudah berjalan kemudian ada kecelakaan sementara sarana dan prasarana kita belum memadai, kita bisa malu di dunia internasional," ungkap Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi dalam keterangan tertulis, (20/6/2020).

Rusdi mengungkapkan, sejauh ini institusi yang berwenang penuh dalam hal penegakan aturan keselamatan dan keamanan di laut masih mendua.
Selain itu ada dua institusi yang mengklaim sebagai Indonesia Coast Guard yang resmi yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Sayang, keduanya belum siap sepenuhnya menyambut TSS.


"Jadi, soal tanggung jawab keamanan dan keselamatan maritim itu siapa? Jangan sampai nanti ada ketidaksinkronan dan jangan sampai ini dipertontonkan di dunia internasional," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan aspek manajerial itu dengan baik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Menurutnya, ship reporting system menjadi bagian terpenting dalam menopang keselamatan pelayaran di daerah choke points dunia tersebut.

"Saya melihat ship reporting system ini penting. Masalahnya, siapa yang akan menjadi leading agency-nya? Jadi jangan nanti pas ada kejadian pada lepas tangan dan saling menyalahkan," imbuh Siswanto.



(red/lptn6)

TerPopuler