Gagasan Komisi IV DPRD Medan Membentuk Pansus IMB Mendapat Dukungan Dari Anggota Lainnya.

Minggu, 21 Juni 2020, 13:54 WIB
Oleh Amsari

Reporter : Amsari

Medan,Delinewstv – Rencana pembentukan Pansus IMB  yang digagas oleh fraksi Komisi IV DPRD Kota Medan, mendapat respon positif. Satu persatu dukunganpun mengalir dari anggota DPRD Kota Medan lainnya. Agar Pembentukan Pansus ini segera terbentuk.

Salah satu yang mendukung adalah M.Rizki Nugraha, anggota DPRD Medan dari Fraksi Golkar. Yang mana dirinya sangat menyambut baik pembentukan Pansus IMB tersebut. Alasannya, untuk menindaklanjuti maraknya bangunan-bangunan bermasalah yang banyak berdiri di Kota Medan.

“Menurut saya pembentukan Pansus IMB ini sangat baik, sehingga dapat diketahui apa duduk permasalahan. Sehingga banyak bangunan berdiri namun tidak memiliki IMB ataupun ada IMB tapi menyalahi peruntukannya,” terang Rizki kepada wartawan, Minggu (21/6/2020).

Sambung Rizki Nugraha lagi, Niat komisi IV DPRD Medan ini baik, ingin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor retribusi IMB dapat semakin meningkat. Selain itu, saat ini penataan ruang dan bangunan sudah tidak teratur.
“Pansus IMB nantinya sekaligus menjadi masukan agar penataan ruang dan bagunan di Kota Medan dapat tertata dengan baik dan rapi, tidak sembraut lagi,” ucapnya

Untuk agenda pembentukan Pansus IMB tersebut, dirinya sudah menelepon langsung Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Medan, M.Afri Rizki Lubis, SE. ”Saya sudah menelepon ketua Fraksi Golkar dan beliau mendukung pembentukan pansus IMB tersebut. Karena tujuannya sangat baik untuk penilaian pencapaian PAD Pemko Medan dari retribusi IMB,” jelasnya.

Rizki juga menambahkan, bahwa awa rencana pembentukan Pansus IMB itu adalah hasil dari inisiatif salah satu anggota komisi IV, Antonius Tumanggor yang mengusulkan agar komisi IV DPRD Kota Medan segera membentuk Pansus IMB, dan disambut baik oleh semua anggota komisi IV.

”Karena kami merasa peduli dan miris melihat minimnya PAD dari retribusi IMB, sementara begitu banyak bangunan yang berdiri diketahui tidak memiliki IMB ataupun menyalahi dari IMB yang di berikan. Kami menilai fungsi pengawasan dari DPKPPR dan Satpol PP sangat lemah dalam menjaga PAD Pemko Medan dari kebocoran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang diduga selama ini telah membuat rugi masyarakat kota Medan," pungkasnya.

TerPopuler