Hasyim Pertanyakan Kerja Komisi Terkait Usulan Dibentuknya Pansus IMB, Ini Kata Antonius

Rabu, 24 Juni 2020, 06:33 WIB
Oleh Amsari

    Ketua DPRD Medan Hasyim SE

Reporter : Amsari

Medan, Delinewstv - Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Medan Hasyim SE, belum juga memberikan sinyal apakah perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) DPRD Medan, sebagaimana yang di usulkan oleh sejumlah anggota dewan di Komisi IV.
"Prosedurnya, usulan pembentukan Pansus IMB itu harus masuk dulu ke meja saya," kata Hasyim kepada wartawan, Selasa (23/06/2020).

Setelah usulan itu diterima, selanjutnya akan dipelajari terlebih dahulu substansi dari pembentukan Pansus IMB tersebut.
"Umpamanya, apakah sudah separah itu pelanggaran IMB, sehingga Komisi IV tidak bisa lagi melakukan pengawasan dan merasa perlu membentuk pansus," ucap Politisi Partai PDI-P Medan ini.

Komisi IV, menurut Hasyim, adalah bagian kelengkapan dari DPRD Medan. Tugas dan fungsinya cukup kuat untuk melakukan pengawasan. Terkecuali, ada persoalan penyimpangan IMB yang disebut-sebut mengakibatkan kebocoran anggaran dari sisi PAD, dan dampaknya melebar ke aspek lain, barulah bisa dibentuk pansus.

"Kalau disoal, kenapa pansus Covid-19 DPRD Medan bisa dibentuk, itu berbeda. Sebab wabah ini sudah berdampak ke berbagai sisi. Seperti kesehatan, sosial, ekonomi dan semua stakeholder merasakan dampaknya. Maka memang perlu dibentuk pansus," jelas Hasyim.

Masih menurut Hasyim, kalau masalah bangunan dampaknya hanya satu aspek saja. "Cukup Komisi IV saja yang melakukan pengawasan, jadi tidak perlu harus main pansus. Kalau cuma masalah bangunan, pengawasannya kan bisa melalui komisi. Jadi apa kerja komisi?," katanya.

Hasyim jug menyebut, apakah pelanggaran IMB sangat signifikan terjadinya mengakibatkan kebocoran anggaran?. "Saya belum mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya, karena Komisi IV belum ada memberi laporan setiap bulan," ungkapnya.

Selama ini diketahui kalau Komisi IV ada melakukan rapat dengar pendapat, yang membahas tentang banyaknya bangunan tidak memiliki IMB dan menyalahi izin.
"Seharusnya komisi menyerahkan laporan hasil RDP setiap bulan, karena itu adalah amanah tata tertib (tatib) dewan. Ada juga komisi yang menyerahkan laporannya, tapi ada juga yang tidak memberi. Komisi IV tidak pernah menyerahkan laporan hasil RDP-nya. Saya juga belum mendapat laporan mana-mana saja bangunan yang bermasalah. Ada 14 orang (anggota dewan) di Komisi IV, kok gak bisa mengawasi,” terang Hasyim.

Sementara penggagas usulan pembentukan Pansus IMB, Antonius Devolis Tumanggor mengatakan, dia dan rekan-rekan sejawat tetap akan mengajukan usulan pembentukan pansus ke ketua DPRD Medan.
"Soal direspon atau tidak, itu lihat nanti. Yang penting kita sudah melakukan berbagai penelitian dan tinjauan," kata Antonius.

        Foto Antonius D Tumanggor

Menurut Antonius, persoalan bangunan menyalahi IMB di Kota Medan bukan baru setahun dua tahun, tapi sudah puluhan tahun. Setiap tahunnya miliaran rupiah kebocoran anggaran PAD Pemko Medan dari sektor itu.
"Jika kebocoran ini dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu, sudah berapa triliun rupiah yang hilang. Namun penyimpangan IMB masih saja terjadi sampai sekarang. Apakah ini tidak layak kita usulkan pembentukan pansus. Justeru karena persoalannya sudah mengglobal maka perlu dibentuk pansus agar persoalannya terang benderang,” ucapnya.

TerPopuler