Komisi IV DPRD Medan Akan Bentuk Pansus IMB Apabila Teguran Mereka Diabaikan .

Selasa, 16 Juni 2020, 05:46 WIB
Oleh Amsari

Reporter : Amsari

Medan– Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Edi Eka Suranta Meliala, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra. Dimana periode tahun ini meraih 10 kursi di legislatif, meminta agar Plt.Walikota Medan, Akhyar Nasution segera memanggil Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

Satpol PP Kota Medan karena dinilai tidak serius menindak bangunan milik PT.GAA. Yang berada di Jalan TB.Simatupang kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di belakang SPBU milik PT.GAA yang diketahui tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan tidak sesuai.
Kepada wartawan Edi Eka Suranta mengatakan, hal ini menindak lanjuti komentar Antonius D Tumanggor yang menyoroti keberadaan bangunan milik PT.GAA, Senin (15/6/2020).

Sama diketahui, keberadaan bangunan tersebut sudah menjadi sorotan para anggota legislatif kota Medan dan sudah berulangkali di ekspos di beberapa media baik online maupun cetak.
“Namun hal itu tetap tidak dipedulikan oleh Kadis DPKPPR Kota Medan, padahal izin membangunnya diketahui menyalah. Inilah yang kita sayangkan, dan bukti PAD kota Medan bocor ditengah Jalan,”jelas Edi.

Menurut Edi, fungsi pengawasan oleh pihak DPKPPR Kota Medan jelas tidak ketat, dan disinyalir para petinggi di Dinas PKPPR Kota Medan itu sudah ada bermain dengan oknum-oknum tertentu yang diduga membackup bangunan tersebut.

“Sudah jelas bangunan yang ada dibelakang SPBU itu menyalah, dan pihak pertamina juga harus melakukan pengecekan. Sebab diketahui, izin SPBU PT.GAA memang ada, namun izin bangunannya tidak ada. Kalau mau membangun, pengusaha mestinya harus mengurus dulu izinnya, karena itu sudah menjadi aturan dari pemerintah,” ujarnya.

Sambunnya lagi, hal ini jangan dibiarkan. Sebab akan menjadi contoh bagi yang lain. PAD Kota Medan dari sektor pajak IMB jelas sangat dirugikan.
Pihak Pertamina juga diharapkan memberi sanksi terhadap pengusaha yang membandel dan bila perlu pihak pertamina tidak mengeluarkan izin operasionalnya.

"Dengan adanya temuan ini, Komisi IV DPRD kota Medan akan memanggil kembali pihak DPKPPR, Satpol PP Medan, Lurah, Camat dan pengusaha bangunan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Karena kita ketahui saat komisi IV turun ke lokasi bangunan pihak DPKPPR dan Satpol PP Medan juga hadir, namun kenapa pengusaha banguan seolah tidak peduli,” tegasnya.

Edi Suranta juga menambahkan, Plt Walikota Medan harus segera bertindak dengan memanggil kadis DPKPPR Kota Medan untuk menyelamatkan PAD kota Medan dari ulah-ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Jika tidak ada juga tindakan yang dilakukan untuk menghentikan bangunan PT.GAA tersebut, maka komisi IV DPRD Medan akan membentuk pansus IMB.
Dan saya mau tau siapa dalang atau orang yang membekinginya,” tegas Edi

TerPopuler