Komisi IV DPRD Medan Minta DPKPPR dan Satpol PP Kota Medan Segera Tertibkan Bangunan Di Jalan TB Simatupang.

Sabtu, 13 Juni 2020, 05:43 WIB
Oleh Amsari

Reporter : Amsari

Medan,Delinewstv - Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos meminta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataa Ruang (PKPPR) Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan segera turun melakukan penertiban dan penindakan terhadap bangunan yang  terletak di Jalan TB.Simatupang kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di belakang SPBU milik PT.GAA yang diketahui tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak sesuai.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan ini setelah mengetahui, kalau sebelumnya Ketua komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak ternyata sudah pernah turun melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut, namun seakan pemilik bangunan tidak memperdulikan kehadiran anggota DPRD kota Medan dari Partai PDI Perjuangan kota Medan tersebut dilokasi.

"Kita sangat kesal atas kinerja Cahyadi sebagai Kabag pengawasan dari Dinas PKPPR Kota Medan, dan bagian Penindakan Satpol PP Kota Medan yang  dianggap sangat lemah dalam melakukan tugas mereka sebagai penegakan perda dan penertiban bagunan yang diketahui bermasalah," kata Antonius kepada wartawan, Sabtu, (13/6/2020).

Antonius juga mnamvahkan, sudah jelas bangunan yang ada dibelakang SPBU itu menyalah, seharusnya pihak pertamina juga melakukan pengecekan kelokasi tersebut. Sebab, diketahui bahwa izin SPBU PT.GAA memang ada, namun izin banguannnya tidak ada.

"Lain kali kalau mau membangun, pengusaha mestinya harus mengurus izinnya terlebih dahulu hingga keluar, karena itu sudah menjadi aturan resmi dari pemerintah," ujar Antonius.

Karena ketika diminta Surat Izin Membangunnya, sambung Antonius, pihak pengawas bangunan tidak mampu menunjukkan SIMB nya. "Hal ini jangan dibiarkan, sebab akan menjadi contoh bagi yang lain. Jelas kebocoran PAD Kota Medan dari sektor pajak IMB sangat merugikan sekali," terangnya.

Pihak Pertamina juga diharapkan memberi sanksi terhadap pengusaha SPBU yang membandel dan bila perlu pihak pertamina tidak mengeluarkan izin operasionalnya.

"Dengan adanya temuan ini, Komisi IV DPRD kota Medan akan segera memanggil kembali pihak DPKPPR, Satpol PP Medan, Lurah, Camat dan pengusaha bangunan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Karena kita ketahui saat komisi IV turun ke lokasi bangunan pihak DPKPPR dan Satpol PP Medan juga hadir, namun kenapa pengusaha banguan seolah tidak peduli," tanya Antonius.

Lanjut Antonius kembali, jika panggilan mereka tidak diindahkan, maka Komisi IV DPRD Medan meminta agar pihak Satpol PP Kota Medan segera membongkar bangunan tersebut karena sudah menyalah dan jelas merugikan PAD Kota Medan dari sektor retribusi IMB.

TerPopuler