Sanksi Tegas Terhadap ASN yang Bermasalah

Sabtu, 27 Juni 2020, 09:38 WIB
Oleh Gugun Marpaung

Jakarta, Delinewstv - Pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo meminta agar aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk dipecat.

Maka dari itu, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam ruang lingkup ASN di Indonesia.

"Memberhentikan dengan tidak hormat bagi (ASN) pengguna maupun pengedar narkoba. Termasuk harus direhabilitasi," kata Kumolo dalam sambutannya dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Gedung BNN, Jakarta, (26/6/2020).

Selain itu, kata dia, akan dilakukan terhadap proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru untuk bisa bebas dari narkotika.

Selanjutnya, permintaan Kumolo ini dijukan kepada sejumlah pimpinan instansi pemerintahan seperti Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kepala Kementerian/Lembaga, dan juga Pemerintah Daerah.

Bukan hanya itu saja, beliau meminta agar para pimpinan instansi itu tidak memberikan jabatan-jabatan strategis kepada para ASN yang terpapar radikalisme. Pasalnya, menurut dia, penyebaran paham-paham tersebut juga masih marak terjadi di kalangan ASN.

"Tidak menempatkan jabatan ASN yang terpapar radikalisme. Harus terus dibina," lanjut eks Sekjen PDI Perjuangan itu.

Menurut MenPAN RB, setiap pimpinan-pimpinan di lembaga pemerintahan dapat terus mencermati gelagat-gelagat ASN yang memiliki kecenderungan terlibat dalam praktik-praktik kejahatan itu, termasuk juga korupsi.

Metode yang diterapkan ini, kata beliau, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengantisipasi ancaman keamanan dan ketahanan negara dalam situsi penyebaran informasi yang begitu bebas saat ini.

"Kita semua diminta untuk tanggap dan siap," kata dia.

(red/cnn)

TerPopuler