Tiga Utusan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan Setuju Dibentuk Pansus IMB

Jumat, 26 Juni 2020, 11:40 WIB
Oleh Amsari

.
Reporter : Amsari

Medan, Delinewstv – Bentuk dukungan terhadap wacana Pembentukan Pansus IMB terus mengalir, yang awalnya di prakarsai oleh Antonius Devolis Tumanggor terus mengalir. Bahkan kini tiga (3) orang kader utusan dari fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan yang saat ini duduk di Komisi IV menyetujuinya dan. bersedia ikut dalam pembentukan Pansus IMB tersebut.

Salah satunya Edy Eka Suranta Meliala, utusan yang mewakili Fraksi Gerindra yang juga duduk di Komisi IV, sangat mendukung penuh untuk pembentukan Pansus IMB tersebut. Alasannya, karena banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan terkait bangunan di kota Medan yang di ketahui banyak izinnya menyalahi, maupun juga tidak ada Surat Izin Mendirikan Bangunannya sama sekali.

” Diperparah lagi, hasil tinjauan komisi IV di lapangan dan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi IV yang kami lakukan, ada banyak keanehan yang menurut kami koq bisa terjadi. Misalnya, ada bangunan berdiri namun IMB nya masih tahap proses pengurusan, ada IMB namun peruntukannya tidak sesuai, ada lagi bangunan yang sama sekali tidak ada IMB namun di backup oleh oknum-oknum dari dinas tertentu, jelas inilah yang membuat kebocoran PAD dari retribusi IMB sampai miliaran rupiah pertahunnya,” terang Diko sapaan Akrap Edi Suranta, Kamis (25/6/2020).

Diterangkan Edi lagi, dari Fraksi Gerindra mereka sudah mendapat restu dari ketua Fraksi Partai Gerindra untuk mendukung pembentukan Pansus IMB.
“Selain saya sendiri ada lagi anggota komisi IV dari fraksi Gerindra yang sepakat mendukung Pembentukan Pansus IMB yakni, Dame Duma Sari Hutagalung, SE,(Bendahara Fraksi) dan  Dedy Aksari Nasution (Ketua Pansus RTRW). Memang jika dilihat sangat mengecewakan dan seakan telah terjadi pembiaran dari instansi terkait seperti Dinas PKPPR, Satpol PP, Dinas PMPTSP, Camat, Lurah sampai Kepling. Kita juga mendengar kalaupun ada pihak Kecamatan dan kelurahan yang melaporkan keberadaan bangunan yang diduga tidak ada IMB dan dilaporkan ke pihak DPKPPR maupun Satpol PP, sampai bangunan itu selesai tidak ada tindakan,” ujar Diko.

TerPopuler