Ratusan Warga Petani Deli Serdang Tuntut Keadilan, Copot Dirut dan Bubarkan PTPN II

Selasa, 07 Juli 2020, 20:39 WIB
Oleh Bern

Labusel, Delinewstv - Sedikitnya 170 orang yang tergabung di dalam Kelompok Tani SPSB dan STMB yang memulai perjalanannya dari Deli Serdang Sumatera Utara menuju Istana Negara untuk mencari dan menuntut keadilan kepada Kepala Negara republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dan para Menteri serta DPR RI.
Kelompok Tani Serikat Petani Simalingkar (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dari Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang sudah melakukan long march (jalan kaki) dari Kabupaten Deli Serdang mulai tanggal 25 Juni 2020 menuju Istana Negara Jakarta, saat ini Minggu (5/7/2020) tiba di Kotapinang, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.



RELA JALAN KAKI DEMI MENCARI KEADILAN

Rela berjalan kaki (long march) dilakukan warga Kelompok Tani tersebut menuju Istana Negara di Jakarta sejak tanggal 25 Juni 2020, merupakan wujud perjuangan, serta mempertahankan hak mereka (petani), Minggu (5/7/2020) mereka telah tiba  di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.

Perjalanan panjang petani ini melelahkan, di Kotapinang Labusel, para petani menyempatkan istrahat di gedung SBBK Bukit Kota Pinang, menurut petani yang dapat di terima, mereka lakukan istirahat sambil menunggu agenda vidio virtual join zom meeting dengan Wakil Menteri (Wamen) Mentri Agraria Republik Indonesia, pada Senin (6/7/2020) sekira pukul 16:00 WIB.


PETANI BERJUANG TANPA PAMRIH DEMI MASA DEPAN ANAK -ANAK MEREKA.

Aris Wiyono, Selaku Dewan Pembina kelompok Tani SPSB dan STMB Saat di Wawancarai Jurnalis mengatakan, long march (maraton) atau melakukan perjalanan panjang menuju ke Jakarta tujuannya menuntut keadilan, setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang tidak sanggup menerima pengaduan warga petani ini, untuk menyelesaikan konflik lahan masyarakat Kelompok Tani Serikat Petani Bersatu (SPSB)dan Serikat TANI Masyarakat Bersatu (STMB) sejak tahun 1971 hingga sekarang tidak ada wujud dan hasilnya,"Tuturnya.

Lanjutnya, perjalanan kaki yang di lakukan oleh Kelompok Tani SPSB dan STMB selama 12 hari ini mendapat sambutan positif dari berbagai masyarakat dan warga petani yang kami lintasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di lintasan jalinsum Sumatra Utara.


Pemkab Labusel menerima dan memberikan fasilitas untuk istrahat bagi kami petani dan direncanakan besok pagi Selasa (7/7/2020) kami melanjutkan perjalanan,,"imbuhnya.

Masih kata Aris Wiyono, sebanyak 854 Ha milik kelompok Tani SPSB, 600 Ha milik STMB sejak tahun 1951 masih dilindungi Undang Undang Darurat no.8 tahun 1954 awal lahan tersebut di kuasai Belanda, dan  setelah Belanda hengkang dari Indonesia, pada tahun 1961 Kelompok Tani SPSB dan STMB menguasai dan memiliki lahan tersebut dan di lengkapi dengan surat SK Lander From dari Gubernur 1984," terang nya.

Lebih lanjut, berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahan petani tersebut yang di serobot paksa oleh perusahaan Perkebunan (BUMN ) PTPN II, setelah di serobot PTPN II, petani berupaya mengadukan dan mencari solusi dan keadilan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan Provinsi Sumatra Utara, namun  hal ini tidak membuahkan hasil dengan alasan dari Pemerintah Daerah dan Provinsi menjawab ringan saja," saat itu masalah ini sudah wewenang dan regulasi Pemerintah Pusat," sebut pejabat tersebut (menirukan). Ironisnya, penyerobotan atau penguasaan paksa lahan Petani Serikat Tani Mencirim Bersatu yang di lakukan oleh PTPN II mengusir masyarakat yang terhimpun Kelompok Tani STMB dari lahan mereka sendiri. Ironis sebelum musibah bencana covid-19 pada bulan Maret 2020, pihak PTPN II melakukan hal yang sama telah merebut paksa lahan Kelompok Tani SPSB (Serikat Petani Simalingkar Bersatu), mereka sangat kejam (anarkis) sekali, rumah (tempat tinggal) para petani dan seluruh tanaman di hancurkan di rusak oleh suruhan pihak perusahaan PTPN II, tanaman tersebut berupa buah buahan seperti rambutan, durian dan jagung dll. Sehingga, masyarakat Kelompok Tani SPSB yang berjumlah 810 Kepala keluarga, kehilangan mata pencarian secara permanen, sedangkan Kelompok Tani STMB sebanyak 450 Kepala Keluarga kehilangan lumbung pangan dan tempat tinggal secara permanen, dan saat ini mereka semua menumpang kepada sanak saudara mereka masing-masing, tanpa domilisi yang jelas, sebut Aris Wiyono dewan Pembina kelompok tani tersebut.
  
Masih kata Aris,” seluruh Kelompok Tani SPSB dan STMB akan menuntut dan meminta kepada Bapak Presiden  Ir joko Widodo segera bubarkan PTPN II. Di harap agar pejabat Negara hadir dalam penyelesaian konflik Agraria di Kabupaten Deli Serdang, serta harapan kami agar menyerahkan dan memberikan tanah dan sertifikat kepada petani Simalingkar dan Mencirim sesuai hak petani. Dan juga di harapkan kepada Kapolri dapat memerintahkan dan menghentikan kriminalisasi terhadap petani”.

Kita paham, sabung Aris. PTPN II adalah BUMN perusahaan negara, diharapkan jangan  seperti sosok monster dan lawan yang menakutkan bagi petani rakyat ini, yang selama ini telah mengancam kehidupan dan telah menghancurkan kehidupan dan masa depan warga masyarakat petani  khususnya Kelompok Tani SPSB dan SPMB Deli Serdang. Oleh sebab itu, sambung Aris Wiyono,"meminta kepada Presiden Joko Widodo, jika hal ini tidak dapat lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia (setempat) sesuai UUD 1946, harapan kami lebih baik di bubarkan PTPN II segera, karena tidak ada manfaat bagi warga setempat bahkan menjadi penjajah di era ini. apa ini tujuan berbangsa bertanah air?, di minta agar perusahaan ini dan pejabat oknum -onkum yang terlibat agar segera  di adili, aktor aktor intelektual yang ikut terlibat di dalamnya.

Sementara itu, Sulaiman selaku korlap kelompok Tani SPSB dan STMB, mengucapkan terimah kasih kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, khususnya kepada Bupati H Wildan Aswan Tanjung SH., MM., dan Wakil Bupati Kholil Jufri Harahap yang telah menerima serta memberikan fasilitas kepada kami warga Kelompok Tani SPSB dan STMB dari Kabupaten Deli Serdang untuk istrahat, sebelum melanjutkan perjalanan kembali.

Hal yang sama, di rombongan warga ini, Wagiran (76) Sura Br Sembiring (63), Jasa Surbakti (70) selaku pelaku sejarah konflik lahan kelompok Tani SPSB dan STMB yang masih hidup turut long march dan kepada awak media mengatakan,” kami turut serta berjalan kaki menuju Istana Negara untuk berniat mencari keadilan, tidak ada bujuk rayu dan provokasi dari pihak manapun, maupun indikasi di bayar. Ini murni perjuangan,” ucap mereka.  

“ Harapan kami kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar memberikan keadilan kepada rakyat Kelompok Tani SPSB dan STMB. Sejak lahan kami di serobot dan dikuasai oleh PTPN II, kami sebagai petani serta seluruh anak cucu kami terancam melarat. Hidup kami tumpang menumpang ke sana ke sini ke rumah family dan sanak saudara masing-masing. Kami tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggal dan lahan pangan, sebab sudah hancur dan rusak yang dilakukan antek-antek PTPN II.” Pak Presiden yang saya hormati, sejak era zaman Belanda orang tua (kakek dan opung) kami sudah tinggal di lahan tersebut menguasai lahan pertanian yang kami kuasai ini. Artinya, lahan ini adalah lahan warisan keturunan sebelum perusahaan PTPN II hadir ada di sana, anehkan..!!, Bapak Presiden, apakah ini tujuan berbangsa dan ber Negara di Indonesia ini?, pancasila sila kelima ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ?, atau menjajah Bangsa sendiri melalui perusahaan PTPN II ini?, jadi tolong, kami bukan mau cari kekayaan, tapi hanya mau hidup nyaman,” ujar para petani.

Reporter : S Malaka

TerPopuler