Burhanuddin Sitepu : Mungkin Erfin Sudah Bosan Jadi Lurah Sei Agul.

Sabtu, 08 Agustus 2020, 20:55 WIB
Oleh Amsari

Medan, Delinewstv - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Medan yang juga menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu, SH., MH sangat menyayangkan sikap Lurah Sei Agul, Erfin Muharmansah, yang dinilai tak mampu membantu Pemko Medan untuk peningkatan PAD dari sektor retribusi IMB.

Ini terbukti, dari banyaknya persoalan yang terus-menerus muncul di Kelurahan Sei Agul ini. Kali ini persoalannya lain, yakni bangunan enam pintu diduga belum memiliki IMB yang terletak di Jalan Danau Limboto Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat.

"Kalau memang ada penyimpangan diwilayah kerjanya, kewajiban moral dan tanggungjawab Lurah harus menyampaikan itu kepada kami, termasuk juga Camat dan Kepala Lingkungan. Sekalipun secara administrasi aktif mereka tidak dilibatkan," terang Burhanuddin Sitepu, Sabtu (8/8/2020).

Menurut politisi partai Demokrat Kota Medan ini, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan, dari tingkat jajaran tinggi sampai jajaran terendah yaitu Kepling, agar peduli dengan lingkungan, dan kelurahan masing-masing.

"Artinya apa, kalau ada penyimpangan yang dilakukan warga masyarakat ataupun yang berlatarbelakangkan pengusaha, kewajiban dia untuk mengadukan itu kepada instansi terkait, termasuk juga kepada anggota DPRD sebagai hak pengawasan dilapangan," ucapnya.

Jadi, sambung Burhanuddin Sitepu lagi yang pada periode dewan sebelumnya pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Medan, jika Lurah tidak ada melaporkan atau tidak berbicara dengan penyimpangan itu jadi pertanyaan dengan kelurahan.

"Ada apa dengan Kelurahan itu, atau memang sudah capek mengurus warga karena sudah terlalu lama menjadi Lurah didaerah tersebut, sehingga tingkat kejenuhannya tinggi. Kalau begitu kita sarankan saja agar lurah Sei Agul itu diganti saja sama yang masih segar dan fresh," tegas Burhanuddin.

Tambahnya, kalau keberadaan Lurah menjadi polemik, masyarakat juga berhak untuk meminta kepada camat untuk mengevaluasi Lurah Sei Agul, termasuk juga Plt Walikota Medan diminta untuk mengevaluasi dan bila perlu mencopot jabatan Lurah tersebut.

Terkait bangunan yang ada di jalan Danau Limboto, Burhanuddin Sitepu mengaku sudah ada mendapat laporan dari rekannya sesama anggota DPRD di komisi IV.

"Kalau secara Undang-Undang dan peraturan, keberadaan bangunan itu sudah jelas menyalah dan harus dibongkar oleh dinas PKPPR Kota Medan," pungkasnya.

Reporter : Amsari.

TerPopuler