Penggunaan Stempel DPRD Medan, Sakhyan Asmara : Itu Tindakan Penyalahgunaan Wewenang.

Kamis, 06 Agustus 2020, 21:35 WIB
Oleh Amsari

Medan, Delinewstv - Tindakan yang dilakukan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan, Edi Sahputra (ES) yang menggunakan stempel serta kop surat DPRD Medan, untuk menangguhkan pembongkaran rumah warga dinilai tindakan 'abuse of power', yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Pengamat Kebijakan Publik, Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP, mengatakan, tindakan yang dilakukan 'ES' juga tindakan korupsi apabila merugikan keuangan atau perekonomian negara dan daerah. Atau setidaknya yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan tindakan kolusi dengan pemilik bangunan, sehingga berusaha untuk melindunginya. 

"Jika itu yang terjadi maka tindakan anggota Dewan itu telah melanggar Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 kususnya Pasal 400 ayat (3) tentang larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi,  tugas, wewenang dan hak DPRD itu sudah diatur didalam UU yakni legislasi, anggaran dan pengawasan," ujarnya kepada Waspada, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, jika Satpol PP melakukan tugas untuk membongkar seduah bangunan yang menurut ketentuannya telah menyalahi aturan, maka sesungguhnya anggota DPRD itu bertugas mengawasi apakah aturan itu dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah. "Bukan sebaliknya malah menghalangi atau menyuruh menangguhkan pembongkaran bangunan tersebut.
Apalagi upaya menghalangi penegakan peraturan itu dilakukan mengatasnamakan lembaga Dewan dengan menggunakan stempel dan kepala surat lembaga. Padahal bukan merupakan keputusan ataupun persetujuan lembaga Dewan, maka tindakan itu menurut saya sebuah tindakan bodoh dan ceroboh, tidak memahami aturan, dalam bahasa pasarannya adalah anggar kekuasaan," tegas Dosen FISIP USU dan Ketua STIKP Medan ini.

Dilanjutkan Sakhyan, tindakan 'ES' bisa dimaknai sebagai suatu tindakan “menggertak” Satpol PP agar tidak melakukan pembongkaran. Jika bangunan itu nyata telah melanggar aturan, maka anggota dewan itu dapat dikatakan telah melindungi orang yang melakukan pelanggaran hukum.

"Menurut saya, tindakan seperti itu sudah tidak zamannya lagi. Saat ini kontrol sosial begitu kuat. Setiap tindakan pejabat, cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat juga sudah semakin cerdas melihat tindakan aparat atau pejabat, mana yang sesuai dengan kewenangannya mana yang tidak, mana tindakan individu mana yang menjadi keputusan lembaga. Menggunakan stempel dan kepala surat lembaga, sama artinya merupakan keputusan lembaga," katanya.

Untuk itu, perlu dipertanyakan apakah memang hal itu merupakan keputusan lembaga atau tidak. Kalau tidak, berarti anggota dewan itu telah melakukan “mal praktek” dalam melaksanakan tugas keanggotannya sebagai Anggota DPRD, menyalahgunakan fungsi dan kewenangan lembaga Dewan. 

"Menurut saya supaya hal sepeti itu tidak menjadi preseden, maka DPRD harus bersikap tegas dalam merespons persoalan ini. Partai tempat Anggota Dewan itu bernaung juga harus tegas mengambil tindakan, karena menurut saya tindakan itu telah mempermalukan partai dan merusak reputasi partai," imbuhnya.

Tertib Administrasi
Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, Elfanda Ananda, mengatakan, 'ES' harus belajar lagi tertib administrasi agar mengetahui tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat sehingga tidak memanfaatkan posisinya untuk melakukan praktek yang tidak etis dan bisa melanggar hukum.

"Menggunakan stempel institusi DPRD untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik sisi administrasi maupun praktik legalitas. Untuk urusan mewakili lembaga atau institusi keluar sebenarnya ketua DPRD atau unsur pimpinan. Anggota dewan secara pribadi tidak bisa mengatasnakamakan institusi, kalaupun ada yang melakukan seperti ini sudah menyalahgunakan fungsinya sebagai legeslator," katanya.

Bahkan kasus ini harusnya bukan ranah dewan kehormatan lagi, tapi sudah menjadi ranah hukum yang seharusnya ada penyidikan terhadap dugaan pemalsuan stempel untuk kepentingan pribadi.

"Kalau ada koleganya yang mengatakan sudah biasa melakukan hal serupa ini tentunya harus juga diusut, karena telah melakukan kesalahan. Mungkin sebelumnya ada praktik yang secara prinsip sama, yakni melakukan penyalahgunaan fungsi dewan, seharusnya tidak bolah dianggap biasa. Karena tidak jarang juga anggota DPRD meminta berbagai jatah yang lain misalnya meminta jatah lulus anak dan kerabatnya di sekolah- sekolah pavorit negeri dan sebagainya. selain itu bisa juga sebagai pelindung usaha ataupun bisnis di kota ini. Maka perlu usut tuntas motif adanya surat bersetempel DPRD Medan untuk melindungi bangunan yang bermasalah. kasus ini harus ditelusuri siapa saja terlibat, apakah ada restu fraksi ataupun parpol tempat dia bernaung," pungkas Elfanda.

Reporter : Amsari

TerPopuler