Terancam Sanksi Lebih Tegas, BKD DPRD Medan akan segera Panggil Dewan 'ES'.

Senin, 03 Agustus 2020, 21:27 WIB
Oleh Amsari

Medan, Delinewstv - Tidak terlalu lama lagi Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan, akan segera memanggil oknum anggota dewan 'ES'. Terkait surat yang dilayangkannya beberapa waktu lalu ke Satpol PP, diduga menggunakan stempel palsu. Yang isinya meminta penangguhan pembongkaran rumah warga di Jalan Mangkubumi Medan. 

"Ini kasus kedua kalinya, tapi yang dilakukan oleh 'ES' ini lebih pelik. Karena diduga membuat stempel palsu berlambangkan Logo DPRD Medan. Kita akan tertibkan anggota yang berbuat seperti ini. Ke depan kita minta, jangan ada lagi yang seperti ini, cukup ini yang terakhir. Saya sudah pernah bilang ke anggota dewan sebelumnya yang berbuat hal sama, kasus seperti  ini yang pertama dan terakhir. Ternyata kejadiannya masih terjadi lagi, kita akan benar-benar menyikapinya," tegas Ketua BKD DPRD Medan Robi Barus di ruang kerjanya, Senin (3/8/2020).

Seharusnya, lanjut Robi, apa yang pernah dilakukan anggota dewan yang lain dan sudah diproses oleh BKD DPRD Medan bisa menjadi pembelajaran bagi anggota dewan yang lain. 

"Tapi kok masih terjadi juga. Ini sangat disesalkan. Dan kita akan panggil ES dan mungkin akan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas lagi agar ke depan tidak menjadi preseden buruk bagi lembaga DPRD Medan. Jangan sampai ada lagi anggota-anggota dewan lainnya yang coba-coba membuat surat serupa seperti itu," tegas Robi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan ini.

Sebenarnya, lanjut anggota Komisi I ini, sudah berulangkali disampaikan, untuk apa buat surat. Pakai telepon saja bisa jika memang ada keperluan membantu masyarakat. "Jangan sedikit-sedikit buat surat. Latah itu namanya. Kemudian dewan mengeluarkan memo, sah-sah saja. Namun jangan menggunakan stempel. Apalagi stempel yang diduga dibuat sendiri oleh individu bersangkutan menggunakan yang menggunkan logo DPRD Medan. Yang boleh menggunakan stempel itu hanya unsur pimpinan dewan dan sekwan," cetusnya.

Dengan terjadinya kasus untuk kedua kalinya ini, Robi akan menyarankan sekwan untuk menyelenggarakan pembekalan bagi anggota dewan.
"Nanti kita sarankan ke sekwan DPRD Medan, untuk kembali memberi pembekalan kepada para anggota dewannya, khusus yang baru. Dengan harapan, agar mereka lebih paham lagi tupoksinya. Ini sepertinya anggota dewannya tidak paham dan suka-sukanya berbuat dan bertindak. Sebab, kedua kasus yang terjadi ini dewannya kan baru semua," ujar Robi.

Menurut dirinya, sikap yang ditunjukan oleh dewan dari Fraksi PAN tersebut sebagai bentuk arogansi. "Itu lebih ke arogan, mereka ingin menunjukan bahwasanya dia punya power. Sikap-sikap seperti itu tidak perlulah ditunjukan. Ada etika-etika yang harus dipatuhi anggota DPRD. Bukan berarti setelah jadi anggota dewan semua bisa diperbuat, tanpa memikirkan etika. Makanya di DPRD ini ada kode etik, ada BKD. Tujuannya  untuk mengawal anggota dewan, agar tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Inikan sudah salah, sudah kebablasan dengan membuat surat keluar yang ditanda tangani sendiri," pungkasnya.

Seharusnya 'ES' itu bertanya, berkomunikasi dan berdiskusi. Mereka kan punya ketua fraksi, punya pimpinan partai yang juga pimpinan  dewan, ES bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, boleh tidak dibuat seperti ini, ini tidak, mengambil inisiatif sendiri. "Sama halnya dengan Aulia Rahman tidak ada koordinasi dengan fraksinya, tiba-tiba sudah buat surat keluar," pungkasnya.

Reporter : Amsari

TerPopuler