Rakor Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Regulasi Omnibus Law

Kamis, 15 Oktober 2020, 10:16 WIB
Oleh Bern

 


DELINEWSTV│Katingan-Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian. Rakor diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Nikodemos didampingi Kapolres Katingan, Plt Kejari Kasongan, Perwira Penghubung serta Kepala Bagian Hukum pada Ruang Rapat Bupati Katingan, Rabu (14/10/2020).

 

Dalam sambutan pengantarnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan didalam UU Cipta Kerja mengatur mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dijamin oleh Pemerintah, salah satunya dalam pemberian pesangon.

 

"Sekarang diberi kepastian tidak boleh orang di PHK sebelum ada kepastian. Dan sekarang ada JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dijamin oleh Pemerintah yang dulu tidak ada," Ucap Mahfud MD.

 

Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan tentang Latar Belakang UU Cipta Kerja dan manfaatnya. Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja mempunyai manfaat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru dan mendukung pemberantasan korupsi.

 

Adapun subtansi UU Cipta Kerja diantaranya peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN, Administrasi Pemerintahan dan pengenaan sanksi.

 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menambahkan terkait urgensi RUU Cipta Kerja. Ida Fauziyah menyebut, jika pengesahan RUU tidak dilakukan, maka akan terjadi lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam middle income trap.

 

Sementara, Mendagri menyampaikan pertemuan kali ini untuk menjelaskan mengenai spirit maupun proses dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Kepala Daerah, Unsur Forkopimda di Prov, Kabupaten/Kota sehingga bisa memiliki kesamaan visi dan memiliki amunisi untuk menentukan sikap dan juga mengambil langkah-langkah responsif dan proaktif terkait RUU Cipta Kerja.

 

Hadir secara virtual dari tempat masing-masing yakni sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menkeu, Menteri LHK, Menteri ATR / Kepala BPN, Menteri Koperasi & UKM serta Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Kepala BKPM. (Yeni/Sutie/Red)

 

Sumber : Kominfo Kab.Katingan

TerPopuler