Rudianto : PKS Menolak Tegas Disahkannya (UU) Omnibus Law

Rabu, 07 Oktober 2020, 13:30 WIB
Oleh Amsari


Medan, Delinewstv - Anggota DPRD Medan yang dari Partai Keadilan Sosial (PKS), Rudianto Simangunsong, mengatakan bahwa fraksi PKS DPR RI dengan tegas menolak UU Cipta Kerja dari mulai digodok hingga pengesahannya. Karena dinilai tidak berpihak kepada buruh dan rakyat kecil. Dimana pengesahan UU tersebut terkesan terburu-buru.

"Sebagai sebuah kesimpulan apa yang disampaikan fraksi PKS DPR RI untuk menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law. Saya percaya disetiap bagian sudah dikaji lebih dalam. Penolakan itu juga berdasarkan kepentingan rakyat kecil dan kepentingan para buruh itu sendiri,” kata Rudianto kepada wartawan, Selasa 7 Oktober 2020.

Terkait demo buruh yang akan dilakukan di Medan, Ketua Komisi 1 DPRD Medan ini juga menyebutkan bahwa itu sah-sah saja, apabila masyarakat atau buruh menyampaikan aspirasi menolak UU Cipta Kerja itu dengan tertib,kondusif dan menjaga jarak. 

"Saya pikir setiap warga negara itu berhak menyampaikan aspirasinya. Cuma jangan sampai ada kerusuhan. Kita minta agar pihak kepolisian bisa menjaga keamanan dengan baik,” ujarnya di ruang kerjanya.

Kalau akhirnya buruh melakukan aksi massal penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan, sebagai hak demokrasi itu patut dihormati. Seterusnya kepolisian lah yang bisa mengatur sedemikian rupa karena hak menyampaikan pendapat itu adalah hak warga negara yang harus dilindungi.

Rudianto kembali menambahkan, sebagaimana disampaikan fraksi PKS di DPR RI, seharusnya ketika buruh demo, semua pihak terutama pemerintah jangan menyalahkan buruh. Sebab, munculnya demonstrasi karena keresahan dikalangan para buruh.

"Saya pikir pemerintah juga harus memperbaiki Undang-Undang tersebut, dalam artian kepentingan wong cilik atau buruh itu terakomodir di undang-undang tersebut. Tentu bisa dibuat perubahan-perubahan di UU itu,”harapnya.


Reporter : Amsari

TerPopuler