Robby Barus Pertanyakan Adanya Dugaan Kebocoran PAD Kota Medan

IMG 20210614 WA0024

 

Medan – DELINEWSTV.COM : Anggota DPRD Kota Medan, Robby Barus, SE pertanyakan adanya dugaan kebocoran PAD Kota Medan saat paripurna, Senin (14/6/2021) pukul 11.00 WIB di Rapat Paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD 2020. Sidang Paripurna ini merupakan sidang lanjutan hari Senin (7/6/2021) lalu.

Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, H. Rajudin Sagala Spd.I dan anggota DPRD Kota Medan yang hadir langsung maupun melalui virtual, Sekda Kota Medan, Wirya Al Rahman dan sejumlah awak media.

Dikatakan Robby Barus, Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (PAD) Kota Medan pada tahun 2020 lalu tidak mencapai target.

“Diduga ini ada kebocoran PAD dari pajak restoran, hotel dan tidak mencapai target yang diharapkan,” katanya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, masih banyak fasilitas umum di Kota Medan yang harus diperbaiki.
” Belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal dengan menggunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal. Belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya untuk penagihan. Dan masih adanya oknum pemungut  pajak dan retribusi yang tidak mampu melaksanakan tugas di lapangan,” terang Roby Barus.

Lanjutnya lagi, masih banyak wajib retribusi IMB yang belum mengajukan ijin IMB. Namun masih terus membangun dan tidak tindakan tegas dari tim penertiban bangunan, sehingga tidak masuk retribusi IMB ke kas daerah.

Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan realisasi anggaran belanja hanya sebesar Rp.3.99 Triliun lebih dari Rp.5,25 Triliun lebih yang dianggarkan.

“Ini artinya, banyak program-program pembangunan yang telah direncanakan menjadi tertunda. Seperti pada belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dianggarkan 104 miliard lebih namun hanya terealisasi sebesar Rp.81,82 miliar lebih (78,68%),” jelasnya.

Kesimpulannya, Politisi dari partai PDI Perjuangan ini menilai, ada anggaran belanja untuk pos tersebut sebesar Rp.22,17 miliard lebih yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD terkait. “Sehingga terjadilah Silpa,” pungkasnya.

Reporter : Amsari