MEDAN – DNN| Menyongsong Pemilu 2024, Partai Demokrat dinilai memiliki modal cukup besar. Pasalnya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pernah menjadi pemenang Pemilu pada 2009. Eksistensi Partai Demokrat juga telah teruji dengan Kongres Luar Biasa (KLB) ‘abal-abal’ di Sibolangit, yang melibatkan pejabat negara.
“Hal itu harus disadari betul oleh seluruh kader Partai Demokrat, khususnya di Sumatera Utara,” kata pemerhati sosial politik yang juga Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS), Shohibul Anshor Siregar kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).
Menurut Shohibul, di Indonesia pernah terjadi ‘tsunami’ politik pada 2009 lalu. Di mana Partai Demokrat mampu memenangi Pemilu dan Pilpres dan mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya.
“Capaian Partai Demokrat di Pemilu 2009 itu sangat luar biasa. Paskareformasi, belum ada partai yang mampu menyamai capaian Demokrat itu, kecuali PDIP saat ini. Jadi, kader harus me-rewind kejayaan Demokrat,” ungkapnya.
Disebutkannya, ada agenda tetap konflik kepartaian di Indonesia yang harus dihindari Partai Demokrat. Agenda tetap konflik kepartaian tersebut yakni pertama, momentum pergantian pengurus untuk semua level, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan kelurahan. Kedua, penentuan figur untuk kandidat dalam konstestasi perebutan jabatan eksekutif di semua level, mulai presiden, gubernur, hingga bupati dan wali kota. Ketiga, penentuan kader untuk pencalonan pada Pemilu Legislatif, dan lainnya.
“Agenda konflik ini jangan sampai terjadi di tubuh Partai Demokrat. Hindari konflik sekecil apapun,” tandas Shohibul.
Hal ini juga berkaitan dengan Musda DPD Partai Demokrat Sumut yang dalam waktu dekat bakal digelar. Dia berharap, kepada kader yang bakal maju agar menciptakan iklim politik yang santun, dan menghindari perpecahan.
Saat disebutkan nama-nama yang mulai muncul sebagai kandidat Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, seperti Herri Zulkarnain Hutajulu yang kini menjabat sebagai Plt Ketua Demokrat Sumut dan Lokot Nasution, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, menurut Shohibul keduanya sama-sama memiliki peluang. Namun begitu, Shohibul berharap, ada satu kandidat lagi yang menjadi calon alternatif.
Ketika disebutkan nama Burhanuddin Sitepu, akademisi sekaligus kolumnis ini menilai, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu bakal calon ketua Demokrat Sumut. Menurut dia, Burhanuddin merupakan kader tulen Partai Demokrat.
Dari segi pengalaman, menurut Shohibul, Burhanuddin sudah tidak diragukan lagi. Menurut dia, Burhanuddin layak memimpin dari kedua nama yang sudah muncul ke permukaan. “Saya kenal Burhanuddin ini sejak 2008 lalu. Dia memang kader tulen Demokrat dan sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Medan, bahkan sempat menjadi Pimpinan DPRD Medan pada periode 2014-2019 lalu,” ucapannya.
Selain itu militansi dan kecintaan serta loyalitasnya ke partai tak diragukan lagi. Bahkan dalam pandangannya, DPC PD Medan termasuk yang paling tinggi dinamikanya melakukan aksi menentang KLB.
“Saya dan sejumlah tokoh di Medan ini bahkan terdorong ikut membentuk koalisi rakyat menentang pengambilalihan Partai Demokrat,” ucapnya.
Hal ini tentu akan menjadi nilai plus yang dimiliki Burhanuddin di mata pemilik suara terutama DPP.
Sementara berkaitan dengan suksesi Pemilu 2024, Shohibul juga menyarankan agar Partai Demokrat segera membereskan masalah struktur, kelembagaan dan jaringan partai secara nasional. Kemudian memobiliasai kader, baik legislator maupun aktivis di luar partai untuk terus mensuplai pemerintah dan rakyat gagasan-gagasan original yang menjadi solusi atas permasalahan aktual. Di Sumut misalnya, masalah infrastruktur, konflik pertanahan, bagi hasil perkebunan, rasionalisasi penanganan bencana Covid-19, dan lainnya.
Selain itu, Partai Demokrat juga harus segera merumuskan tema kampanye yang bakal diusung di 2024. Misalnya pertama, konstitusionalitas agenda pemerintahan termasuk Indonesia tanpa pengangguran. Kedua, berteriak bersama rakyat agar demokrasi gelombang ketiga tidak terjerumus pada pola-pola yang lebih mempersembahkan insentif bagi elitpolitik dan jaringannya untuk pengabdian kekuasaan. Ketiga, revisi UU Parpol untuk memastikan setiap partai beroleh alokasi (dari APBN) Rp1 triliun per tahun, dan lain-lain.
Reporter: Amsari