DNN| Medan – Pengelola Asia Mega Mas akan menertibkan dan merelokasi pedagang liar yang berjualan di badan jalan. Pengelola saat ini terus berkoordinasi dengan muspika demi keamanan dan ketertiban komplek.
Kami selaku pengelola komplek akan terus bersosialisasi dengan para pedagang yang tanpa izin menggelar barang dagangan di sarana dan prasarana komplek, agar dalam waktu 7×24 jam membongkar lapak dagangannya yang selama ini tidak mempunyai izin dari kami selaku pengelola Asia Mega Mas,” ujar Wakil Ketua Pengelola Asia Mega Mas, Dedi Harvy Syahari dalam keterangan tertulis, Senin 22 November 2021.
Menurut Dedi, keluhan penghuni Komplek Asia Mega Mas telah ditindaklanjuti pihaknya, sehingga komplek bisa menjadi kawasan yang bersih, nyaman dan aman.
“Sudah barang tentu hak kami selaku pengelola komplek, akan kami jalankan penuh tanggung jawab. Selama ini para pedagang kaki di komplek sudah sangat meresahkan penghuni,” kata Dedi.
Pengelola juga mengingatkan kepada para pedagang liar dan oknum oknum yang mengkordinir untuk tidak lagi menjalankan usaha ilegal di Komplek Asia Mega Mas.
“Tentu akan kami bawa ke ranah hukum dengan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib dengan dugaan memasuki tanpa izin dan dugaan pungli di kawasan Komplek Asia Mega Mas,” kata Dedi yang juga Predidium Garuda Merah Putih Community Sumatera Utara.
Selaku pengelola Komplek Asia Mega Mas, lanjut Dedi, pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan upaya hukum terhadap pedagang kaki 5 dan oknum kordinator yang selama ini tidak memiliki legalitas untuk menempati atau menduduki lokasi berdagang tanpa izin dari pengelola.
“Tentunya berdasarkan legitimasi yang kuat, maka langkah langkah konkrit (penertiban dan relokasi) serta penegakan hukum akan kami lakukan demi terciptanya kawasan yang nyaman, bersih, dan kondusif di kawasan Komplek Asia Mega Mas,” tegas Dedi.
Konsep UMKM menjadi program pihak pengelola Komplek Asia Mega Mas yang berkolaborasi dengan Pemko Medan, karena program Walikota Medan Bobby Nasution harus juga mendapat dukungan dan diimplementasikan, agar masyarakat dan pelaku UMKM bisa terbantu perekonomian pasca pemberlakuan PPKM.(021/DNN)