Medan – DNN: Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST pertanyakan keseriusan kolaborasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan untuk menangani warga miskin di Kota Medan. Kolaborasi OPD sangat penting guna penataan lingkungan kumuh, pembinaan anak gepeng, penurunan stunting dan pengurangan pengangguran.
Hal tersebut disampaikan Haris Kelana Damanik kepada wartawan, Rabu (11/5/2022) menyikapi kondisi warga miskin di Kota Medan dan realisasi penataan lingkungan kumuh dan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) serta penanganan gizi buruk.
Menurut Haris, penanganan yang dilakukan Pemko Medan selama ini belum tepat sasaran dan kurang maksimal. “Terbukti, lingkungan kumuh di daerah Medan Utara Belawan tak tersentuh dan semakin memprihatinkan. Begitu juga jumlah penderita stunting masih banyak,” tandasnya.
Ditambahkannya, sejatinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan harus lebih jeli serta peduli tuk perbaikan pemukiman daerah kumuh. “Daerah kumuh lewat program bedah rumah di pesisir Belawan hendaknya diprioritaskan,” ketus Haris.
Bukan itu saja tambah Haris, Dinas Kesehatan Kota Medan harus serius menangani penderita stunting di Kota Medan. Begitu juga soal pembinaan para gelandangan pengamen (gepeng) seperti ‘manusia silver’ yang minta minta di persimpangan jalan (lampu merah) yang semakin banyak.
“Dinas Sosial Kota Medan diharapkan menertibkan dan memberikan pembinaan. Karena, bila tidak ditangani serius akan mempermalukan Walikota Medan sendiri,” terang Haris.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu juga mendesak sejumlah Dinas terkait di Pemko Medan, agar segera menyikapi keberadaan warga miskin di Kota Medan. “OPD harus mampu mengikuti gerak cepat Walikota Medan, terkhusus merealisasikan lima (5) program prioritas pembangunan di Kota Medan,” pungkasnya.
Reporter: Amsari