Sosialisasikan Perda No 4 Tahun 2012, Dame Duma Bantu Masyarakat Helvetia Yang Belum Punya BPJS Kesehatan, KIS dan PKH

 

DNN l Medan – Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, PKH dan KIS,  membuat Anggota DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung SH, kembali melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di Jalan Kemuning  7  Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (19/6/2022) sore pukul 16.00 wib hingga selesai.

Dihadapan, Sekdis Sosial Fakhruddin Harahap, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Iqbal, Kasitrantib Kecamatan Medan Helvetia Supriadi Lubis, dan ratusan masyarakat, Politisi Partai Gerindra asal Dapil I Medan ini dalam sambutannya mengatakan, bahwa dengan adanya Perda No.4 ini, bukti pentingnya kartu BPJS Kesehatan, apa tugas dari tenaga kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit jelas tertera. Dan apa yang menjadi hak dari masyarakat pun tertulis jelas di Perda tersebut.

“Terutama untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, dipasca pendemi Covid-19 saat ini. Harapannya, dengan kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, seluruh pelayanan kesehatan bisa lebih baik lagi,” ucapnya.

Duma menambahkan, kalau masyarakat Helvetia ada yang sakit dan belum mempunyai kartu BPJS, segera datang ke rumahnya. “Saya akan bantu ibu dan bapak agar bisa diantar kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya lagi, masyarakat harus mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Agar pengurusan administrasi di rumah sakit lebih mudah dan gampang.

“Kalau masyarakat sudah punya kartu BPJS, berapapun biaya selama perawatan di rumah sakit akan dibayar oleh pemerintah Kota Medan. Dan sebaliknya, kalau masyarakat tak punya kartu BPJS, pelayanan di rumah sakit akan sulit,” sebutnya.

Sekdis Sosial Fahruddin menjelaskan, bahwa dana yang ada di Dinas Sosial saat ini bersumber dari pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan juga dari Pemko Medan.

“Harapannya, pasca pertemuan ini bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan, segera membawa data administrasi berupa KK, KTP atas namanya sendiri. Agar program dari Walikota Medan untuk membawa masyarakat jadi sehat berjalan dengan baik,”

Iqbal dari BPJS Ketenagakerjaan menerangkan, bahwa saat ini program yang dimaksimalkan bagi peserta Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian. “Peserta yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja, akan mendapatkan santunan 42 juta. Sementara peserta yang meninggal dunia mendapat 48 juta, walaupun hari ini dia mendaftar dan besok dia meninggal dunia,’ ujarnya.

BPJS Kesehatan diwakili Pradila Wardani menyampaikan, saat ini BPJS Kesehatan hanya mempunyai satu program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan ini terbagi menjadi dua, yaitu BPJS PBI atau BPJS Mandiri.

Sesi tanyak jawab

Novianti SS warga Jalan Kemuning I menanyakan, kenapa banyak siswa sekolah Alwasliyah yang berada di Jalan Pinang Baris tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Padahal seluruh persyaratan nya sudah dilengkapi semua. Selaku tenaga pengajar dirinya juga heran, kemana hal ini dipertanyakan oleh orang tua siswa. Miris saya melihatnya, karena kehidupan mereka rata-rata tak mampu. Tolonglah Ibu Duma dibantu permasalahan ini,” harapnya.

Menjawab pertanyaan Novianti, Dame Duma menerangkan, bahwa benar saat ini banyak anak-anak yang sudah melengkapi data, namun tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tersebut.

“Tolong nanti Dinas Sosial, lebih jeli lagi didalam mendata murid-murid yang benar-benar membutuhkan KIP. Karena dilapangan banyak kita temukan, anak yang mampu yang mendapatkan KIP, sementara anak yang tak mampu tidak mendapatkannya,” tandasnya

Sementara itu, Ibdi Aswin warga Jalan Sakura III no. 39 Kelurahan Helvetia menyampaikan keberatannya karena anaknya yang bernama Khaznah Khayla murid kelas 6 disalah satu SD yang berada di Jalan Helvetia, karena tidak diizinkan masuk sekolah, akibat belum divaksin, hingga anaknya tamat saat ini.

“Bukan kami tidak mau memvaksin  covid 19 anak saya, namun dikarenakan anak saya itu mengidap penyakit jantung bocor, makanya gak bisa divaksin. Melihat kesedihan anak saya karena tidak bisa bersekolah lagi, tak henti-hentinya membesarkan hati anak saya tersebut. Padahal hati sayapun sedang berkecamuk melihat penderitaan anak saya ini, karena kitiadaan biayalah yang membuat pengobatan Khaznah tidak berjalan dengan baik,” terangnya.

Menjawab keluhan dari Ibdi Aswin ini, Dame Duma menjawab dengan spontan. “Masalah biaya pemeriksaan jantung bocor Khaznah, akan menjadi tanggungjawab saya,” tuturnya yang langsung mendapat apresiasi dari ratusan masyarakat yang hadir

Sedangkan Sekdinsos Fakhruddin, mengungkapkan, untuk menghindari warga yang mampu penerima bansos, akan dilakukan penempelan stiker tanda masyarakat tidak mampu.

“Kita akan tempelkan stiker tersebut disetiap rumah penerima bantuan sosial. Kalau mereka tak mau, akan kita coret namanya dari daftar penerima bantuan sosial tersebut,” tegasnya.

Amatan wartawan, diakhir Sosper, Dame Duma menyerahkan kembali 300 Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik masyarakat, yang berhasil didaftar dan dirangkai dengan pemberian nasi dan seminar kit kepada 400 ratusan undangan.
(A-1Red)