DNN l Medan – Akibat masih banyaknya warga masyarakat kota Medan yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan gratis, PKH dan KIS, membuat Anggota DPRD Kota Medan, Antonius D Tumanggor S.Sos, kembali melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di Jalan Karya Gg.Ayem, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (24/9/2022) siang.
Dihadapan perwakilan, Dedi Irwanto mewakili Dinas Sosial, Lurah Karang Berombak, Suhardi, mewakili Camat Medan Barat, Kasis Kesos Siti Fatimah dan ratusan masyarakat yang hadir, Politisi Parta Nasdem kota Medan ini dalam sambutannya mengatakan, bahwa dengan adanya Perda No.4 ini, bukti pentingnya kartu BPJS Kesehatan, apa tugas dari tenaga kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit jelas tertera. Dan apa yang menjadi hak dari masyarakat pun tertulis dalam Perda tersebut.
“Terutama untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat Kelurahan Karang Berombak yang belum mempunyai kartu BPJS saat ini. Harapannya, dengan kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, seluruh pelayanan kesehatan bisa lebih baik lagi,” katanya.
Dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini kembali menambahkan, kalau masyarakat Helvetia ada yang sakit dan belum mempunyai kartu BPJS, segera beritahu Kepling. “Saya akan bantu rekomendasi kan ibu dan bapak agar bisa diantar kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kedepannya, hanya dengan menggunakan KTP masyarakat sudah bisa berobat ke puskesmas maupun rumah sakit,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Antonius, Fraksi Nasdem di P-APBD 2022 sudah menambah 45 ribu kartu BPJS Kesehatan PBI (Gratis) untuk masyarakat kota Medan.
“Kalau masyarakat sudah punya kartu BPJS, berapapun biaya perawatan selama di rumah sakit akan dibayar oleh pemerintah Kota Medan. Dan sebaliknya, kalau masyarakat tak punya kartu BPJS, pelayanan di rumah sakit akan sulit,” sebutnya.
Politisi Partai Nasdem ini berharap , pasca pertemuan ini masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan, segera membawa data administrasi berupa KK, KTP atas namanya sendiri. “Agar program dari Walikota Medan untuk membawa masyarakat jadi sehat, berjalan dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, Kasi Kesos, Siti Fatimah mewakili Camat Medan Barat mengatakan, sangat mendukung kegiatan Sosialisasi Perda yang dilakukan oleh dewan Duma Dame Sari Hutagalung.
“Semoga dengan disosialisasikannya perda tentang Kesehatan hari ini, dapat membuat masyarakat lebih peduli akan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan lancar,” harapnya.
Nurhayati Siregar, mewakili Dinas Kesehatan kembali menjelaskan, akan pentingnya masyarakat memeriksa kesehatan ke Puskesmas. “Terutama kepada ibu hamil, guna mencegah ibu hamil melahirkan bayi Stunting di Kelurahan Karang Berombak. Karena untuk mencegah Stunting, masyarakat harus hidup sehat, bersih dan menkonsumsi makanan yang sehat. Sebab, makanan sehat itu tidak harus mahal,” terangnya.
Ketua PKH wilayah Utara, Dedi Irwanto mewakili Dinas Sosial juga menambahkan, untuk pengurusan BPJS PBI, data KTP dan KK masyarakat harus online.
“Jangan sampai data bapak dan ibu serta anggota keluarga tidak aktif. Hindari pengurusan KK dan KTP secara ilegal (KTP tembak),” pintanya.
Saat sesi tanyak jawab, L br Limbong warga Gg Ayam meminta agar jalan dan lampu penerangan jalan dilingkungan mereka diperbaiki. “Kalau bisa secepatnya ya Pak Antonius, karena sudah bertahun kami keluhkan, namun tak kunjung dikerjakan,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Antonius disaksikan ratusan warga, langsung menelpon Kadis Dinas Kebersihan dan KUPT Dinas PU Medan Barat, guna memastikan permintaan warga segera direalisasikan.
“Kadis Kebersihan dan KUPT PU hari Senin nanti segera mengecek lokasi jalan serta lampu jalan yang dipersoalkan. Dan saya pastikan, permintaan warga akan dikerjakan. Termasuk penambahan becak sampah juga,” pungkasnya.
Amatan wartawan, diakhir Sosperda, Antonius melakukan foto bersama, sembari memberikan nasi dan seminar kit kepada ratusan undangan. (A-Red)