Teks foto, Anggota DPRD Medan Rudiyanto
DNN l Medan – Anggota DPRD Kota Medan, Rudiyanto meminta Pemko Medan dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK), agar tidak mengabaikan dampak negatif terkait penggalian drainase di sebagian kawasa Kota Medan.
“Pada dasarnya, kita sangat mendukung upaya Pemko Medan dalam menuntaskan program pembangunan. Salah satunya dalam mengatasi masalah banjir, dengan proyek drainase besar-besaran. Seperti yang dilakukan di awasan STM Ujung. Tapi, kita tidak menginginkan program yang baik tersebut, malah melahirkan efek buruk bagi warga sekitar,” kata Rudiyanto kepada wartawan di Medan, Sabtu (7/1/2023) usai mengunjungi kawasan tersebut.
Sepertinya, lanjut Politisi Partai PKS ini, proses program pembangunan sepertinya tidak fokus. Yang kemudian menciptakan masalah baru, dimana masyarakat terganggu dalam mencari nafkah sehari-hari.
“Kita menjumpai menjumpai langsung masyarakat di kawasan itu, mereka mengaku sudah tiga bulan tak bisa melakukan kegiatan perekonomiannya, karena pengerjaan proyek drainase tersebut. Untuk itu, kita sangat mengharapkan pengawasan pengerjaan proyek bisa dilakukan dan tidak menimbulkan masalah baru,” tandasnya.
Dewan yang tergabung di Komisi I DPRD Medan ini menegaskan, DSDABMBK perlu masif melakukan pengawasan dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dilakukannya.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa proyek pembangunan yang dilakukan adalah langkah yang baik, namun jangan pula mengabaikan hajat hidup warga. Harusnya kita menegakan prinsip ‘Menyelesaikan masalah tanpa masalah’,” ujarnya.
Bayangkan saja, pembangunan gorong-gorong di sepanjang jalan STM ujung, kami menemukan efek dari pekerjaan yang kurang memperhatikan aspek-aspek sekitar, diantaranya banyaknya kemacetan yang terjadi. “Warga sulit melalui jalan STM ujung karena kondisi jalan buruk, juga adanya dugaan untuk meratakan tanah bekas galian diminta bayaran kepada masyarakat oleh oknum tertentu,” terangnya.
Mirisnya lagi, sambung Rudiyanto, sebelum tahun baru lalu, pihak Kepling ada mengambil data berupa KK warga yang berjualan. “Mereka dijanjikan akan mendapat bantuan, tapi sampai saat ini belum terealisasi. Persoalan ini perlu ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya. (A-Red)