DNN l Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, mendesak Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution untuk menertibkan papan reklame yang berdiri ‘bebas’ baik diatas gedung maupun dihalaman kantor atau rumah penduduk yang diduga tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tidak membayar retribusi.
Desakan ini dikatakan anggota DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution,ST. Mengingat banyaknya informasi dari masyarakat terkait menjamurnya papan reklame yang berdiri, namun pemilik advertising diduga tidak membayar pajak, termasuk tak memiliki PBG.
“Seperti papan reklame di Jalan Jawa dan papan reklame di Jalan Sei Sikambing/Jalan Gatot Subroto,” katanya kepada awak media melalui pesan WA pribadinya saat diminta tanggapannya, Rabu (1/2/2023).
Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini menyebut, sudah ada Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame. “Jadi sudah jelas. Pada Bab VIII, pasal 13 ada dijelaskan tentang monitoring dan evaluasi. Dan jika diketahui adanya pelanggaran izin maka sesuai Bab IX pasal 14 tentang Pembongkaran Reklame dan Bangunan Reklame pada ayat 1 ditegaskan pembongkaran reklame dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol-PP),” jelas Dedy.
Dedy juga menyebut, diawal Walikota Medan Bobby Nasution menjabat, salah satu programnya berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor penerimaan retribusi pajak. Sehingga Walikota Medan terus melakukan pembenahan, mulia dari tingkat Kepling, lurah, camat sampai ketingkat Kepala OPD dan perangkat lainnya.
“Hal itu dibuktikan dengan banyaknya bangunan dan papan reklame dirubuhkan, karena tidak membayar pajak serta tak ada izin,” tandasnya.
Seharusnya, sambung Dedy, apa yang telah dilakukan oleh Walikota Medan menjadi pelajaran bagi para pengusaha nakal yang ingin meraup keuntungan namun tidak membayar pajak. “Sehingga menimbulkan kebocoran PAD bagi Pemko Medan,” ucapya.
Dedy mengaku kesal ketika mendengar ada oknum tidak bertanggungjawab, yang mencoba memuluskan pengusaha Advertising untuk memasang papan reklame tanpa memiliki izin. Legislatif asal Dapil 4 kota Medan inipun menyayangkan masih adanya pihak yang memasangkan iklan pada papan reklame yang tidak memiliki izin.
“Untuk itu, kita minta agar Walikota Medan melalui Dinas terkait melakukan penertiban terhadap papan reklame yang diketahui tidak memiliki izin resmi tersebut,” tegasnya.
Selain papan reklame tanpa izin, Dedy Aksyari juga menyinggung pengusaha properti yang menurutnya juga tidak taat aturan dan mendirikan bangunan tidak sesuai perizinan. “Kita bukan anti pembangunan, kita malah sangat mendukung pembangunan maju pesat di kota Medan. Asalkan taat peraturan,” pungkasnya. (A-Red)