IKD menggunakan teknologi blockchain yang membuatnya lebih sulit dipalsukan. Mempermudah akses layanan publik. IKD dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti membuka rekening bank, membeli tiket pesawat/kereta api, dan lain sebagainya.
Deni memahami bahwa masih ada masyarakat yang belum memiliki smartphone canggih atau Android. Untuk itu, Deni menegaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi bagi masyarakat tersebut, seperti memfasilitasi pembuatan IKD di kantor Dukcapil.
“Masyarakat yang tidak memiliki smartphone dapat datang ke kantor Dukcapil untuk dibantu dalam pembuatan IKD,” katanya.
Deni Hakim juga menekankan bahwa memiliki KTP ganda merupakan pelanggaran hukum.
“Bagi masyarakat yang memiliki KTP ganda, kami imbau untuk segera melapor ke kantor Dukcapil terdekat untuk melakukan penonaktifan salah satu KTP-nya,” tegasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses ke IKD.
Penulis Hendi Gea