DNN l Medan – Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST, mempertanyakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di Kawasan Industri Medan (KIM) I dan kawasan Pelabuhan Belawan.
“Sebab retribusi parkir dari dua kawasan tersebut belum maksimal dan diduga mengalami kebocoran,”
ucapnya kepada wartawan, Senin (23/5/2022), menyikapi upaya meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan.
Politisi Partai Gerindra ini mendorong Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, selaku konterpart Komisi IV DPRD Medan harus mampu terus menggali potensi PAD.
“Apalagi dengan penerapan E-Parking, kiranya dapat diberlakukan disemua titik Kota Medan,” tandasnya.
Contohnya di KIM I, lanjutnya lagi, penerapan E- Parkir patut diberlakukan. Sehingga perolehan retribusi dapat maksimal dan terhindar dari kebocoran. Sama halnya di Pelabuhan Belawan agar dilakukan evaluasi dan perlu inovasi sistim penerimaan retribusi parkir. Karena di dua lokasi dimaksud sangat potensi besar menyumbang PAD dari sektor parkir.
“Kita minta Dishub Medan juga melakukan evaluasi upaya peningkatan PAD sektor parkir di KIM dan Pelabuhan Belawan dan selama ini belum maksimal,” tegasnya.
Haris kembali menambahkan, bahwa Dishub Medan juga diharapkan dapat berinovasi peningkatan PAD dari sektor uji KIR. Karena perolehan PAD dari uji KIR kendaraan truk kontainer, berpotensi ditingkatkan yang selama ini belum maksimal.
“Uji KIR terhadap kendaraan roda gandeng truk kontainer belum maksimal. Dishub harus mengkaji ulang,” tutur Haris seraya menyebut, Komisi IV DPRD akan memanggil Dishub dalam Rapat Rengar Pendapat (RDP) guna membahas hal tersebut. (A-1Red)