Medan – DNN : Terkait persoalan imigran yang sudah tinggal hingga belasan tahun di Kota Medan.
Sebagaimana ketahui, hingga saat ini masih banyak ‘refugees’ (pengungsi) yang menanti kejelasan dari United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), untuk diberangkatkan ke negara pilihan mereka, agar dapat bekerja untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak lagi.
Hasil pantauan awak media, sejak bulan Juni hingga Juli 2021, tak sedikit imigran yang mengaku jika ada yang diberi janji saja tanpa adanya proses. Hal itu terjadi sebelum datangnya pandemi Covid-19 dan terkesan pilih kasih dalam menangani para imigran.
Seperti yang dialami pengungsi bernama Aqila (57), asal Irak. Yang sudah 6 tahun tidak mendapatkan proses dan akhirnya mengalami sakit diabetes (kadar gula tinggi) akibat stres di tempat pengungsian.
“Seharusnya pihak UNHCR tidak boleh lepas tangan, karena ini jadi tanggungjawab mereka. Dan harus konsisten terhadap penanganan masalah pengungsi dari Irak ini. Itu menjadi tanggungjawab penuh dari UNHCR. Jadi, tidak boleh ada alasan apapun dari mereka (UNHCR-red), jangan melepas tanggungjawab tersebut,” kata Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, kemarin.
Untuk itu, Hasyim meminta, agar UNHCR bertanggungjawab. Sehingga tidak ada lagi kabar adanya pengungsi yang bunuh diri, diduga stres karena tidak mendapatkan proses.
Termasuk yang dialami Qasem Musa (30), pengungsi asal Afghanistan. Yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di Rumah Detensi Imigrasi (Dudenim) 20 Oktober 2020 lalu.
“Jadi, kita himbau UNHCR dengan kewajiban dan kewenangan mereka itu harus sepenuhnya memberikan perhatian yang lebih baik lagi kepada pengungsi, khususnya dari Irak tersebut,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini.
Lebih lanjut, Aqila wanita paruh baya kepada sejumlah wartawan mengaku, bahwa dirinya lelah menjalani penantian panjang dan tidak mendapatkan proses yang jelas.
“Aku lelah, setiap hari aku harus mendapatkan suntikan insulin, sehari tiga kali suntikan. Disini kami tidak bisa kerja. Anak-anak kami juga tidak mendapatkan pendidikan. Setiap bulan kami hanya dapat subsidi Rp.1.250.000 dari IOM. Tapi, itu tidak cukup untuk biaya hidup kami untuk sebulan. Pak Presiden Jokowi, tolong kami,” pungkasnya.
Reporter : Amsari