DNN l Medan – Dalam pelaksanaan reses Masa Sidang II Tahun ke IV TA 2023, Anggota DPRD Kota Medan, David Roni Ganda Sinaga di
Jln Jermal XI Gg Subur 8, Sabtu (20/5/2023) pagi sekira pukul 10.00 WIB, banyak menampung keluhan warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai.
“Kegiatan Reses hari ini, merupakan agenda rutin seluruh Anggota DPRD kota Medan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Jadi, nanti jangan sungkan untuk mengungkapkan semua permasalahan yang ada,” ucap David Roni.
Setelah menyampaikan paparan singkatnya, Politisi PDI Perjuangan ini langsung mengelar sesi tanya jawab.
Penanyak pertama, Novi Andriani warga Gg Subur 8 mengeluhkan pengurusan KIP untuk anaknya yang masih sekolah sangat susah. Juga penyaluran PKH
“Termasuk bantuan PKH yang tidak pernah diterimanya hingga saat ini. Saya berharap bantuan bansos tersebut tepat sasaran,” pintanya.
Lestari warga Jermal XII, meminta agar anaknya yang paling bungsu dimasukkan kedalam BPJS Kesehatan. “Mohon petunjuk dan arahan nay agar anak saya itu bisa terdaftar. Di KK kami, nama anak saya itu yang belum terdaftar,” terangnya.
Menanggapi keluhan warga, dewan yang duduk di komisi IV ini menjelaskan, untuk warga yang mendapatkan bansos harus terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian, yang menentukan alokasi dana dan masyarakat yang berhak menerima bantuan itu dari Kementerian Sosial.
“Dari data DTKS itu memang belum semua yang tercover untuk mendapatkan bansos. Karena ini terkait dengan alokasi dana yang diberikan kementerian untuk Kota Medan,” ucapnya.
Sebelumnya perwakilan dinas Sosial kembali menegaskan, warga yang berhak menerima bantuan dari pemerintah merupakan warga yang terdaftar di DTKS.
“Prosesnya sangat panjang, namun bagi masyarakat yang tidak tercover di Kelurahan, masyarakat silahkan mendaftar melalui HP Android,” imbuhnya.
Untuk penerima bantuan sosial, lanjutnya lagi, pihak dinas Sosial menerima data dari Kepala Lingkungan. “Kami juga menyampaikan, agar pihak Kelurahan menampung permohonan masyarakat yang ingin masuk kedaftar DTKS,” tuturnya.
Sementara itu, Ardin Sibarani, wakil Kepsek SMPN 23 Perwakilan Disdik Kota Medan, juga mengungkapkan bahwa siswa penerima KIP itu merupakan warga pra sejahtera dan kami hanya meneruskan laporan data siswa itu dari SD dia berasal.
“Terutama keluarga siswa tersebut merupakan penerima PKH dari pemerintah. Dan apabila masyarakat miskin yang tidak tertampung di KIP, bisa mendaftar ke program Pemko Medan yang bernam Bantuan Siswa Miskin (BSM), penerimanya mendapatkan 750 ribu rupiah per tahun,” tukasnya.
Usai sesi tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan seminar kit berupa rice box, kue dan minyak goreng kepada masyarakat yang hadir.
Ikut hadir dalam kegiatan Reses ini, antara lain, Dicy Ryandhani Siregar (Dinsos), Lezaro Waruwu (SDAMBK) dan Ardin Sibarani (Disdik). (A-Red)