DNN l Medan – Dame Duma Sari Hutagalung SH, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil I, meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan Baru, kembali menjemput aspirasi masyarakat melalui Reses masa Sidang II (Dua) Tahun ke IV (Empat) TA 2023, yang digelar di Jalan Beringin II Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (20/05/2023) siang.
Dalam kata sambutannya, Dame Duma menyampaikan, bahwa pelaksanaan Reses masa Sidang II tahun ke IV yang dilaksanakan hari ini, merupakan tugas rutin seluruh anggota DPRD Kota Medan, guna menjemput aspirasi serta keluhan warga (Konstituen) di kelurahan masing-masing. Yang nantinya menjadi masukan bagi wakil rakyat, untuk dapat dibawa ke e-pokir maupun dimasukkan pada P-APBD 2023 saat sidang Paripurna DPRD kota Medan.
“Saya ingin mendengar langsung aspirasi dan keluhan dari Bapak serta Ibu sekalian, atas pelayanan Instansi atau OPD. Baik itu masalah jalan, sampah, penanganan banjir, kesehatan dan masalah bantuan sosial (bansos) lainnya,” katanya.
Politisi Partai Gerindra Kota Medan ini juga menerangkan, bahwa selain Reses, setiap bulan mereka melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosperda).
“Di Reses hari ini, kami mengundang OPD terkait, agar mereka dapat mendengar langsung keluhan para warga. Bagi warga yang punya masalah (Urgent), silahkan datang ke rumah aspirasi Benny-Duma (BEDA) di Jalan Beringin II Helvetia,” ujarnya.
Sementara itu mewakili Camat Medan Helvetia, Supriadi Lubis dalam arahannya meminta, agar masyarakat yang diundang dalam Reses ini harus banyak bertanya, apa permasalahan yang hingga kini belum terealisasikan.
“Saya minta masyarakat harus memanfaatkan momen Reses ini. Agar program kerja yang belum dikerjakan bisa tertampung didalam Reses ini nantinya. Sebab, Ibu Duma ini merupakan dewan yang aktif menyelesaikan permasalahan di Dapilnya,” ucapnya.
Sesi Tanya Jawab
Penanyak pertama, M Edi Yasin warga Jl Klambir V Gg Albadar Tanjung Gusta, meminta agar penanganan BPJS bisa terealisasi dengan baik. “Serta pengaspalan jalan disekitar Jalan Al Badar segera di aspal, karena akibat pengorekan pemasangan pipa besar air PAM jalan tersebut hancur dan berdebu,” tuturnya.
Sedangkan Refika Susanti, warga Jalan Gaperta mengungkapkan bahwa orang tuanya yang tinggal di Helvetia tidak pernah mendapatkan bansos. “Padahal rumah mamak saya itu sudah di tempel stiker tanda warga tidak mampu oleh Dinas Sosial,” urainya.
Menjawab pertanyaan pak Edi, Dame Duma menjelaskan bahwa jalan Al Badar yang belum di aspal akan segera dikerjakan. “Perlu diketahui, dilokasi itu ada pipa drainase yang masih dalam tahap pengerjaan. Sehingga pengaspalan dilakukan setelah drainase selesai,” tukasnya.
Untuk bansos, lanjut Duma, selama kegiatan Sosper maupun Reses dalam satu tahun, permasalahan bansos ini belum tuntas. “Tapi saya mau menghimbau bagi masyarakat yang tadinya menerima bansos, dan saat ini perekonomiannya sudah membaik, tolonglah melaporkan kepihak terkait. Agar bansos itu bisa dialihkan ke masyarakat yang tak mampu,” pintanya.
Menimpali keterangan Dame Duma, Linda mewakili Dinas Sosial juga menerangkan terkait bansos bagi masyarakat yang sudah di tempel stiker rumahnya, agar bersabar.
“Karena bansos itu diperuntukan buat masyarakat tak mampu yang terdaftar dalam DTKS. Apabila ada penambahan kuota dari pemerintah, disitulah dimasukkan nama warga yang rumahnya telah di tempel dari pihak Dinsos,” paparnya.
Sementara itu, Ardiansyah kembali menjelaskan bahwa tidak dibenarkan masyarakat mendirikan bangunan permanen ataupun tidak permen diatas saluran drainase.
“Itu melanggar undang-undang yang berlaku saat ini. Makanya, pihak kelurahan maupun kecamatan rutin mensosialisasikan hal itu ke masyarakat,” harapnya.
Ini untuk mencegah, lanjutnya lagi, pada saat pembersihan drainase harus mengusur bangunan tersebut. “Sebab dibawah bangunan itu, terjadi penumpukan sampah yang berpotensi menyebabkan banjir. Makanya kedepannya, jangan ada lagi warga yang mendirikan bangunan diatas drainase,” imbuhnya.
Sedangkan Linda Silalahi perwakilan Dinas Sosial menjawab, masyarakat yang mendapat bantuan bansos itu, orang yang diajukan atau mengajukan dirinya kedaftar DTKS.
“DTKS itu diperoleh hasil laporan dari Kepala Lingkungan, dilanjutkan ke Musyawarah Kelurahan (Muskel). Jadi, apabila nama ibu tidak ada di daftar DTKS, jangan berharap mendapatkan bantuan sosial,” terangnya.
Hadir dalam kegiatan Reses sesi II ini, antara lain Ardiansyah Siregar (SDAMBK) UPT Barat, Sri Hanifah (Disdukcapil), Nelly T Simamora (Dinkes), Linda Silalahi (Dinsos), Indra Mernata (Dishub), Gina ASN Sekretariat DPRD Medan,serta ratusan orang undangan.
Diakhir kegiatan Reses pertama ini, Dame Duma meminta kepada seluruh dinas yang hadir agar merealisasikan keluhan masyarakat dan tak lupa Duma juga memberikan nasi, kue serta seminar kit. (A-Red)