Medan – DNN : Anggota DPRD Kota Medan Edward Hutabarat meminta pemerintah Kota Medan, melalui Dinas Sosial, untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin atau kurang mampu, yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak covid-19.
Dikarenakan, banyak bantuan sosial seperti, PKH dan BPJS Kesehatan yang di salurkan pemerintah tidak tepat sasaran. “Miskin merupakan persoalan multi dimensi, Multi sektoral yang harus diatasi oleh pemerintah, karena menyangkut harkat dan martabat manusia,” katanya.
Dorongan terhadap Pemko Medan tersebut disampaikan Politisi Partai PDI-Perjuangan Medan ini saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah ( sosperda ) nomor 5 tahun 2015 Tentang penaggulangan kemiskinan Kota Medan, di Jalan Jangka Gg. Berdikari Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, sesi I dilakukan pada pukul 13.00 wib sedangkan sesi II pada pukul 16.00 wib, Senin (7/2/2022).
Dikatakan Edward, saat ini banyak
masyarakat tidak mampu atau miskin di Dapilnya yang mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan mereka yang tak aktif, dan ada juga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah kota Medan, yang berasal dari APBD 6,5 Triliun
“Masyarakat saat ini banyak yang susah, terkhusus warga miskin. Dimana bantuan sosial dari pemerintah, baik itu PKH (KKS) dan bantuan lainnya sangat meraka harapkan,” ujar Edward.
Menurut Edward, katagori ‘miskin‘ itu adalah, warga yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan pokok lainya sehari hari.
“Untuk itu, Pemko Medan harus benar-benar mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan, PKH dan bantuan lainnya. Karena selama ini banyak kesalahan yang dilakukan pihak Kelurahan dan Kecamatan saat melakukan pendataan. Masak yang seharusnya dapat bantuan malah tidak menerima bantuan. Padahal mereka miskin, dan sangat terimbas dimasa pendemi ini,” tegasnya.
Dewan yang duduk di Komisi III DPRD Medan ini juga mengungkapkan, selain program yang diatas, ada juga bantuan Kemanan. “Bantuan keamanan itu, apabila masyarakat melakukan ibadah ataupun kegiatan keagamaan diganggu oleh orang, pemerintah harus segera mengatasi gangguan tersebut,” jelasnya.
Sedangkan untuk pendidikan anak sekolah, saat ini sekolah negeri tidak lagi jadi favorit. Yang menjadi sekolah favorit itu sekarang sekolah swasta. “Sekolah negeri itu sekolah yang diperuntukkan untuk rakyat. Kalau kita mempunyai kemampuan ekonomi, sekolahkanlah anak kita di sekolah swasta yang unggul,” sebut Edward.
Dan pastinya, tambah Edward, setiap warga yang anaknya yang mendapat bantuan PKH, sudah pasti masuk sekolah negeri. “Jadi bukan karena anak pintar yang masuk ke sekolah negeri. Karena saat ini, pemerintah menerapkan sistem zonasi, tempat tinggal dengan jarak terdekat dengan sekolah negeri, itu, yang diterima,” ucapnya.
Politisi Partai PDI-P ini menyebut, hak atas tempat tinggal juga diatur dalam Perda Kemiskinan ini. “Bagi masyarakat yang memiliki rumah gubuk atas namanya sendiri, berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai 50 juta. Dan ini masuk didalam program ‘bedah rumah’, imbuhnya.
Selain itu, warga miskin juga memiliki kewajiban. “Artinya, warga miskin juga harus bekerja untuk mengurangi beban hidupnya. Kalau sudah bekerja warga masih kekurangan biaya hidup, barulah dia berhak dibantu pemerintah,” ujarnya.
Disesi tanya jawab Herni br Marpaung mengutarakan, agar rumah sewa yang saat ini lagi kosong, selalu digunakan oleh orang tak dikenal untu menghisap obat terlarang ‘Sabu-sabu’.
“Hampir semua warga yang berdekatan dengan rumah kosong punya saya itu resah. Sebab, warga takut selesai menyabu, pasti mereka akan mencuri. Untuk itu saya minta bapak Edward membantu permasalahan ini,” harapnya.
Menyahuti permasalahan tersebut, Edward meminta agar warga bersabar. “Nanti akan saya sampaikan keluhan ibu, kepihak Polrestabes Medan, untuk segera ditindak lanjuti,” pungkasnya.
Hadir pada sosialisasi Perda ini, pengurus DPC PDI-Perjuangan Medan Petisah, Kepling 4 Kelurahan Sei Putih Barat, sembari memberikan seminar kit kepada ratusan undangan yang hadir diakhir kegiatan.
Reporter: Amsari