“DPP LSM BARIS akan menyurati ke Aparat Penegak Hukum terkait dugaan pengutipan ini. Sehingga dapat menjadi efek jera untuk menggunakan kekuasaan dalam melakukan tindakan sewenang-wenang,” ujar Tulus.
Aktifis Mahasiswa Merdeka Arjan juga mendesak Polres Labuhanbatu untuk menindak dugaan pungli di Puskesmas Kota Rantau Prapat. Arjan mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi damai jika Polres Labuhanbatu tidak segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Labuhanbatu lagi viral telah di OTT KPK Bupati Labuhanbatu, CS jadi saatnya penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penindakan atas dugaan peristiwa ini. Jangan sampai lolos jika ada peristiwa seperti ini, haruslah di buktikan jika Polisi juga layak di percaya masyarakat dapat menyelesaikan peristiwa di tengah tengah masyarakat terlebih di instansi. Melainkan bukan hanya KPK yang layak,” tegas Arjan.
Saat awak media ini melakukan konfirmasi ke Puskesmas Kota Rantau Prapat, KTU Puskesmas Kota Rantau Prapat, Andi Maliala Pasaribu, membenarkan adanya pengutipan uang Rp600 ribu dari ASN di Puskesmas Kota Rantau Prapat. Andi mengatakan, uang tersebut digunakan untuk keperluan akreditasi Puskesmas Kota Rantau Prapat.
“Biaya 600 ribu itu dikumpul per ASN dari 110 ASN, untuk keperluan kami bang saat akreditasi, yah makan selama 3 hari, dan kegiatan,” ungkap Andi.
<!–nextpage->
Namun, berbeda dengan Kapus Kota Rantau Prapat Raja, saat dikonfirmasi terkait pengutipan sebanyak 3 kali beberapa bulan terakhir di Puskesmas kota, tidak memberi tanggapan hingga berita dipublikasikan.(Tim/Red)