DNN l Medan – Masalah tunggakan peserta BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah menjadi sorotan Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2021, Senin (6/6/22). Penyampaian pandangan Fraksi ini langsung dibacakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah SE.
Lanjut Afif, informasi yang didapat saat mereka melakukan sosper maupun reses yang selalu dikeluhkan warga, yaitu soal tunggakan pembayaran BPJS akibat Covid19.
“Dan tentunya melalui Pemko Medan, bisa menyampaikan ke Pemerintah pusat bisa melakukan pemutihan pembayaran. Mustahil masyarakat bisa membayar tagihan belasan atau puluhan juta tersebut. Karena, dapat menutupi kebutuhan sehari-hari saja, mereka sudah syukur,” ucap Afif dalam Rapat Paripurna tersebut.
Seharusnya, sambung nya lagi, ada solusi keringanan bayar bagi masyarakat yang menunggak. Seperti cukup membayar 3 bulan atau 6 bulan, maka tunggakan dianggap lunas.
“Dengan begitu tunggakan tersebut bisa terbayarkan dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan seperti semula,” tandas Afif.
Disisi lain, lanjut Afif menegaskan bahwa Fraksi Nasdem mendorong Pemko Medan untuk mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC), sehingga bisa memastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatannya melalui BPJS PBI dan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di Fasilitas Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Masih dalam paparannya, Fraksi Nasdem meminta penjelasan tentang program Jampersal, yang selama ini ada di anggaran Pemko Medan hingga saat ini tidak bisa diklaim oleh masyarakat.
“Masih terjadi kesimpang siuran informasi mengenai program Jampersal. Karena menurut informasi yang kami terima, akan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan mekanisme untuk hal ini belum ditetapkan,” terang afif.
Untuk itu pihak, Fraksi Nasdem mendorong hal ini bisa terselesaikan sebelum P-APBD 2022, sehingga bisa dianggarkan Pemko Medan.
“Terlebih lagi program Jampersal ini banyak membantu masyarakat, terutama bagi warga prasejahtera dalam pelayanan persalinan. Untuk itulah program ini harus berlanjut,” pungkasnya. (A-Red)