Gugatan Perlawanan Sebagai Upaya Menunda Eksekusi

Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR.

BACA JUGA :

Prinsip Saisie Sur Saisie Ne Vaut Pada Putusan Penyitaan

Berdasarkan Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 (hal. 17) , Poin 22 angka 3, huruf a menyatakan:
“Penangguhan eksekusi bersifat sementara terbatas untuk jangka waktu tertentu atau persyaratan tertentu, misalnya penangguhan dengan alasan adanya perlawanan pihak atau pihak ketiga, maka jangka waktunya sampai perkara perlawanan diputus di tingkat pertama. Jika perkara perlawanan ditolak, maka eksekusi dilanjutkan. Namun apabila perlawanan dikabulkan, maka harus menunggu sampai keputusan berkekuatan hukum tetap.”